Polemik keistimewaan jogja belum juga kelihatan akan segera berakhir. Belum lama ini Mendagri Gamawan Fauzi malahan disemprot oleh anggota FPDIP Ario Bimo karena dianggap meremehkan hasil sidang istimewa rakyat jogja beberapa waktu lalu. Dalam sidang tersebut rakyat jogja yang diwakili oleh DPRD Jogja menginginkan penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogja dan menolak tawaran pemerintah untuk melakukan pemilihan. Belum lama berselang, anggota fraksi partai demokrat, Ruhut Sitompul megatakan bahwa atas nama demokrasi beliau merasa kasihan kalau Sultan yang selalu menjadi gubernur maka Rakyat Jogja tidak akan pernah ada yang menjadi gubernur.
Saya masih ingat pernyataan mantan anggota partai pdip yang pindah ke Partai Gerindra, Permadi, yang mengatakan “Pemimpin haruslah orang kaya. Kalau tidak kaya dapat dipastikan bahwa dia akan korupsi”. sosok Sultan sangat sesuai dengan pernyataan tersebut. Sultan sudah kaya dan defaultnya sejak dahulu kala turun temurun adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Selama ini jogja aman dan tentram dipimpin oleh sultan.
Mengatasnamakan demokrasi untuk melakukan pemilihan dan bukan penetapan demi kesejahteraan rakyat untuk saat ini kurang bijaksana. Yang tebaik untuk jogja adalah menjadikan Sultan sebagai gubernur. Saat ini sangatlah sulit mencari pemimpin yang sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyat. Dengan mudah dapat dilihat dari berbagai pilkada yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Memilih opsi pemilihan gubernur di Jogja hanya akan menimbulkan kekacauan dan memecahbelah kesatuan Rakyat Jogja.
Terlalu mahal untuk mengorbankan situasi yang selama ini aman dan tentram untuk melakukan percobaan pemilihan atas nama demokrasi. Rakyat Jogja sudah berdemokrasi melalui sidang rakyat dan menginginkan penetapan Sultan sebagai gubernur. Pemerintah pusat seharusnya memperhatikan hal ini dan mengambil keputusan yang memperhatikan aspirasi Rakyat Jogja.
1 komentar:
okelah klo begitu
Posting Komentar